Jum’at (13 Desember) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar kuliah umum dalam yang merupakan dari acara Diskusi Akhir Tahun (DAT) 2019. DAT 2019 digelar di Auditorium Gedung Mohammad Natsir FTSP UII Jl.Kaliurang Km.14,5 Sleman, Yogyakarta bertajub Masa depan kota di Indonesia.

Kuliah umum menghadirkan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (H.Anies Rasyid Baswedan SE., MPP., Ph.D. dihadiri oleh Rektor UII (Fathul Wahid, ST., MT., Ph.D), Wakil Rektor I Bidang Akademik dan riset UII (Dr.Drs.Imam Djati Widodo, M.Eng., Sc), Wakil Rektor IV bidang Network dan kewirausahaan (Ir.Wiryono Raharjo, M.Arch.,Ph.D), Dekan FTSP UII (Miftahul Fauziah, ST., MT., Ph.D), Wakil Dekan bidang keagamaan, kemahasiswaan dan alumni FTSP UII (Dr.Ir.Revianto Budi Santosa, M.Arch., IAI), beberapa Dekan Fakultas dilingkungan UII, serta ratusan mahasiswa yang memadati auditorium dan hall FTSP UII.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, H.Anies Rasyid Baswedan SE, MPP, Ph.D dalam kuliah umum menuturkankan, perencanaan kota harus melibatkan ahli dan masyarakat agar dicapai hasil yang maksimal, salah satunya dengan transportasi publik. Hal ini sudah dilakukan di Jakarta dengan menggunakan yang namanya kartu Jaklingko. Kartu ini berfungsi sebagai alat supaya masyarakat bisa berganti-ganti kendaraan sampai tujuan dengan aman dan relatif tepat waktu.

Gubernur DKI membeberkan bahwa pembangunan-pembangunan di kawasan kota tidak memperhatikan asumsi dasar perencanaan secara serius, padahal yang dibutuhkan bagaimana mengubah mindset perencanaan yang dihadapkan pada tantangan.

Anies Baswedan menjelaskan, Jakarta dalam waktu yang relatif singkat mengalami jumlah penduduk yang luar biasa, membutuhkan basic services, air bersih, sanitasi, listrik, pembuangan limbah, gas, perumahan, dan lain-lain. Basic services inilah merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan.

Perlu diketahui bahwa penduduk DKI Jakarta membutuhkan transportasi yang nyaman, dan sejak tahun 2018 telah digarap angkutan darat yang terintegrasi. Transportasi tersebut mulai dari bus hingga Angkot (Trans Jakarta, Kopaja, Metromini, Mikrolet), dan di tahun 2020 direncanakan akan terintegrasi dengan kereta api (KRL, MRT, LRT).

Saat ini integrasi angkutan umum yang sudah berjalan melibatkan 27 operator. Warga hanya menggunakan satu kartu bisa pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain menjadi satu paket. Alhamdulillah 27 operator mendukung sistem transportasi ini dan dinamakan Jaklingko. Anies menjelaskan, Jak dari kata Jakarta, lingko dari bahasa Manggarai NTT yang artinya jejaring. Sistem inilah terintegrasi secara rute, manajemen, dan tiketing, rutenya menyambung, warga mudah pindah dari angkutan satu ke angkutan lain. Tiketnya terusan dan manajemennya juga terintegrasi.

Anies Baswedan menambahkan, sehingga angkot tidak ngetem, karena tidak perlu menambah penumpang. Ada penumpang ataupun tidak bayarannya tetap sama saja, karena hitungannya kilometer. Sopir tidak perlu setor ke majikan, karena sopir dibayar bulanan, ditambah BPJS, dan lain-lain. Sopir juga tidak lagi kejar-kejaran untuk mendapatkan penumpang, mereka dipantau melalui GPS sehingga kalau keluar rute akan terdeteksi.

Keberhasilan mengintegrasikan angkutan darat ini mengantarkan Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan award atau penghargaan dari Most Improve Public Transport in the World. Jakarta menjadi satu dari tiga kota di dunia. Penyerahannya di Washington, Amerika Serikat pada bulan Januari 2020. Pelajarannya, ketika kita menemukan masalah di lapangan maka harus secara serius mencari route cost dan hormati ilmu pengetahuan (panggil para expert). Tutup Anies.

Selasa (10 Desember) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar Diskusi Akhir Tahun (DAT) 2019 bertajub “FTSP UII Menggelar Kajian Rencana Pemindahan Ibukota”. Dengan harapan hasil kajian tersebut bisa memberikan  sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang akan memindahkan Ibukota.

Demikian dituturkan Dekan FTSP UII (Miftahul Fauziah, ST., MT., PhD) dalam pembukaan DAT FTSP UII bertempat di Auditorium Gedung Mohammad Natsir FTSP UII Jl.Kaliurang Km.14,5 Sleman Yogyakarta. Diskusi menghadirkan banyak narasumber seperti Ir.Heru Cahyono (Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur).

Narasumber lain terdiri dari  H.Muhammad Jazir, ASP  (ahli sejarah dari Syuro Masjid Jogokariyan Yogyakarta), Dr.Wing Wahyu W, MAFIS., CA, Ak (ahli ekonomi Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) YKPN), Prof.Dr.Siti Irine AD, M.Si  (Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta, ahli arsitektur bangunan yang merupakan dosen Arsitektur FTSP UII (Ir.Suparwoko, MURP, Ph.D), serta ahli gempa Prof.Sarwidi, MSCE., Ph.D.IP-U

Dalam sambutannya Miftahul Fauziah menjelaskan,  recana pemerintah untuk memindahkan ibukota Negara Republik Indonesia sudah lama. lde tersebut tercetus sejak pemerintahan era Presiden Soekarno. Namun demikian seiring dengan bergulirnya waktu isu tersebut teralihkan.

Miftah menambahkan, isu tersebut kembali menggema di era pemerintahan Presiden Jokowi dan secara resmi diumumkan 10 (sepuluh hari) setelah HUT RI ke-74 yang lalu tepatnya tanggal 27 Agustus 2019. Sebagaimana kutipan Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Sebelum  pengumuman resmi pemindahan ibukota banyak sekali pendapat yang bermunculan pro dan kontra yang terkait dengan rencana pemindahan ibukota. Terdapat diskusi-diskusi maupun seminar-seminar acara serupa diselenggarakan untuk membahas rencana pemerintah. Dengan harapan hasil diskusi kali ini bisa melengkapi kajian sebelumnya yang ada.

Diakhir sambutannya Miftah menegaskan bahwa materi dan hasil notulensi akan dihimpun dalam sebuah softfile dan laporan tertulis DAT 2019 yang berjudul Laporan dan Notulensi Diskusi Akhir Tahun (DAT) 2019 tentang Kajian Kritis Rencana Pemindahan Ibukota. Tutup Miftah.

Sementara narasumber Heru Cahyono dalam paparannya menegaskan, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia dan menyumbangkan paling tidak Rp 400 triliun per-tahun kepada pemerintah pusat dari hasil minyak, gas dan batubara, serta kelapa sawit. Akan tetapi  ironisnya jalan-jalan bagus di Kalimantan Timur kurang merata hanya terdapat di Kota Balikpapan dan Samarinda.

Heru Cahyono menambahkan, rencana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia ini akan memberikan pemerataan pembangunan. Ia menilai pemindahan ibukota akan berdampak pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur. Ungkapnya.

Sedangkan Prof.Dr.Siti Irine berpendapat, bilamana terjadi pemindahan ikukota maka akan berdampak pemerataan dari segala segi, namun demikian manfaat permindahan ikukota juga dipertimbangkan.

Pendapat narasumber lain Dr.Wing Wahyu menegaskan jangan memindah ibu kota, namun bila terjadi  pemindahan tempat ibu kota maka dapat menerapkan cara-cara pemindahan tersebut. Seperti pemindahan dengan cara bedol desa semua instansi pemerintah dan lembaga negara pindah ke kota baru. Dengan pisah ranjang, dan sebar kementerian di kota-kota yang representatif. Dengan penyebaran kementerian berarti penyebaran kesejahteraan. Wing Wahyu menambahkan, tapi ada kelemahannya yaitu Presiden dan Wakil Presiden sulit mengadakan koordinasi. Ungkapnya.