{mosimage}Fakultas Teknik Sipil dan perencanaan (FTSP) dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia (UII)  menggelar  sosialisasi Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) hari ini Kamis, (12 Februari)  di Ruang Sidang Teknik Sipil Gedung Mohammad Natsir FTSP UII . Sosialisasi yang diperuntukkan para dewan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII ini  di hadiri oleh Dekan FTSP UII (Dr.-Ing.Ir.Widodo, M.Sc), Wakil Dekan FTSP UII (Setya Winarno, Ph.D), dan tidak  kurang dari 30 dosen dari 3 (tiga) program studi dilingkungan FTSP UII serta nara sumber.

Acara dibuka oleh Dekan FTSP UII (Dr.-Ing.Ir.Widodo, M.Sc), dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan progres baru. Salah satu temuan dari AUDIT adalah lemahnya penelitian dan pengabdian masyarakat, harapannya kedepan hal ini dapat memperkuat dengan produk ilmiahnya yang perlu ditingkatkan. FTSP saat ini sudah memiliki Rencana Induk Penelitian Masyarakat (RIP), sehingga harapannya banyak proposal yang masuk ke DPPM UII. Disamping itu Dekan FTSP UII mengajak DPPM UII untuk saling berkoordinasi yang sinergis dan memberikan apresiasi kepada DPPM yang telah hadir untuk menyampaikan sosialisasi Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). DPPM UII pula mendapatkan titipan dari hasil diskusi restorasi sungai tempo hari (11 Februari) dimohon untuk berkolaborasi penguatan sinergis dengan kampung sekitar kampus terpadu, misalnya sekolah lurah, tutup Dr.-Ing. Widodo.

 

 Sebagai narasumber Direktur DPPM UII  (Prof.Akhmad Fauzy, S.Si., MSi.,Ph.D)   dan Kepala Pusat PPST DPPM UII (Yulianto Purwono Prihatmai, Ph.D). Berkaitan dengan program DPPM UII perlu adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kata  Prof.Akhmad Fauzy. Bahwa Skema penelitian yang diajukan ke DPPM sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu pengabdiannya selama belum diseminarkan dan pemberitahuan dari DPPM, program yang diajukan sebaiknya rasional skemanya kecuali adanya kolaborasi dengan beaya dari pihak lain. DPPM akan mengawal menertibkan akomodir mengantarkan proposal, sedangkan mewakilkan untuk pengambilan sebaiknya memberikan surat kuasa. Saat ini DPPM UII sedang membuat sofware Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan mulai Maret rencana akan diujicobakan, sehingga harapannya bulan Juli yang akan datang sudah menggunakan sistem online dan setiap dosen akan difasilitasi pasword. Sedangkan sifat penulisan penelitian secara individu atau secara kelompok, DPPM akan mengeluarkan surat kontrak dan surat penugasan disamping mendapatkan pendanaan dari DPPM UII.

 

Prof.Fauzy menambahkan, ada Kebijakan Penjaminan Keberlanjutan dan Agenda Penelitian melalui penyusunan Rencana Induk Penelitian UII 2012 – 2018 yang merumuskan 7 fokus penelitian:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Kejahatan Kemanusiaan Berbasis Keadilan
3. Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Berbasis Wirausaha dan Etika Berdaya Saing Global
4. Pengembangan Permukiman yang Cerdas, Lestari, dan Tanggap Bencana
5. Pengembangan Virtual environment (VE) untuk Pendidikan, Pemerintahan dan Bisnis
6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik
7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

 

Sementara Yulianto Purwono Prihatmai, Ph.D memberikan selamat kepada 8 (delapan) dosen FTSP UII yang mendapatkan hibah penelitian dari Dikti, yaitu Dr.-Ing.Ir.Widodo, M.Sc; Setya Winarno, Ph.D; Luqman Hakim, M.Si; Suparwoko, MURP, Ph.D; Albani Musyafa, Ph.D; Prof.Moh.Teguh, Ph.D; Andik Yulianto, MT dan Yulianto Purwono Prihatmaji, Ph.D. Khabar yang sangat menggembirakan ini semoga kedepan FTSP UII dapat mengacu untuk memperkuat dan meningkatkan  produk ilmiahnya. Amien…dan selamat.

Merujuk fenomena tersebut, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII) Rabu, (11 Februari) di ruang Auditorium Gedung Mohammad Hatta FTSP UII Kampus Terpadu Jl.Kaliurang Km.14,5 terketuk hatinya mengadakan diskusi restorasi sungai indonesia dengan thema “Mewujudkan Satu Sungai Satu Kelembagaan”.

Turut hadir dalam diskusi Dekan FTSP UII (Dr.-Ing.Ir.Widodo, M.Sc), Wakil Dekan FTSP UII (Setya Winarno, Ph.D), dosen FTSP UII, unsur pemerintah pusat, unsur Pemda DIY, Pemda Kota/Kabupaten, para akademisi, unsur LSM, unsur masyarakat/komunitas dan para narasumber. Dalam sambutannya Dekan FTSP UII menyampaikan, bahwa kondisi sungai yang ada  khusunya di wilayah DIY terdapat degradasi yang sangat cepat. Tampak bagaimana  kualitas air  dari  kerusakan fisik sungai itu sendiri, dan  terlihat  luasannya yang semakin mengecil bahkan mengalami erosi. Hal ini disebabkan sungai sudah tereksploitasi  manusia. Sehingga  kualitas air dan ekosistemnya  menurun dan semakin rusak  kualitas fisiknya. Fenomena lain yang terjadi  adalah sungai-sungai kecil terutama yang berada di wilayah DIY belum sepenuhnya mendapatkan perhatian  pemerintah, tentunya  dapat diatasi bilamana  kerjasama antara pusat dengan daerah  terlaksana dengan baik, tutup Dr.-Ing Widodo.

Sementara paparan kelembagaan sungai disampaikan oleh  Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) Ir.Agus Suprapto, M.Eng.,Ph.D, bahwa tugas dan fungsi balai adalah melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak pada wilayah sungai. Sedangkan secara kelembagaan pengelolaan irigasi adalah instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi (antar propinsi, propinsi dan kabupaten/kota), sedangkan kelembagaan pengelolaan sungai adalah BBWS atau dinas PU, gabungan komunitas pegiat sungai yang mempunyai wadah koordinasi.

Sedangkan Dr.-Ing.Ir.Agus Maryono sebelumnya memaparkan bahwa BBWS memfasilitasi wadah koordinasi pengeloaan SDA tingkat wilayah sungai (TKPSDA) dan tingkat kabupaten/kota/propinsi, sedangkan untuk tingkat sungai BBWS dapat memfasilitasi pembentukan Pokja Forum Pengelola Sungai yang berbadan hukum secara kelembagaan berada dalam koordinasi TKPSDA/ Dewan SDA. Forum Komunikasi penggiat sungai (berbadan hukum) dapat mengelola anggaran stimulan dari pemerintah. Pokja Forum sungai tertentu mempunyai hak untuk mengkoordinasikan kegiatan pada sungai tertentu, dan fungsi Pokja Forum Sungai adalah mengkoordinasikan dan menyepakati rencana-rencana kegiatan pada sungai terkait, dan Pokja Forum sungai ditetapkan oleh Dirjen/BBWS.

Dalam kesempatan yang sama kemendesakan satu sungai satu lembaga, catatan gerakan peduli kali code 2001-2014 dipaparkan oleh pemerti kali code Drs.Totok Pratopo, bahwa gerakan komunitas lahir sejak tahun 2001 hingga saat ini yang mulai tidak aktif kembali. Sedangkan upaya kelembagaan yang telah ditempuh adalah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, hingga kelembagaan unsur komunitas pemerti kali code surut di tahun 2007-2008, hingga tahun 2011 forum multipihak berhenti.  Totok Pratopo mengharapkan ada kelembagaan satu sungai hulu hilir yang dipayungi hukum, terdiri atas para pihak berkepentingan atau stakeholder (pemerintah, masyarakat, akademik, LSM, swasta maupun Perguruan Tinggi), serta ada pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi serta monev yang jelas. Sedangkan tanggapan disampaikan oleh Zairin Harahap, SH., M.Si dan dilanjutkan diskusi yang dibuka beberapa termin oleh moderator Luqman Hakim, ST., M.Si.