Kamis (12 Oktober) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII) untuk yang ke-4 kalinya menyelenggarakan Konferensi Nasional Inovasi Lingkungan Terbangun (ILT) 2017, bertempat di Auditorium Gedung Mohammad Natsir FTSP UII Jl.Kaliurang Km.14,5 Sleman Yogyakarta bertajub Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan.

Konferensi Nasinal ILT ini bertepatan dengan Milad FTSP UII ke-53 (lima puluh tiga) yang diikuti oleh 77 (tujuh puluh tujuh) pemakalah di seluruh Indonesia dan puluhan dosen FTSP UII , dengan  menghadirkan keynote speaker Gubernur Daerah Istimewa Yokyakarta  yang diwakili Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X; Kapuslitbang PUPR, Ir. Rezeki Perangin Angin, M.Sc. MM.; perwakilan UNICEF Wildan Setiabudi; Prof.Dolores Foley, Prof.Kem Lowry, Micah Fisher, Ph.D dari University Haway Manoa; serta Dr. Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA, IAI (Wakil Rektor I UII), yang didampingi oleh Dekan FTSP UII (Dr.-Ing.Ir.Widodo, M.Sc) dan Wakil Dekan FTSP (Setya Winarno, ST., MT., Ph.D).

 

Wakil Rektor III UII (Ir. Agus Taufiq, M.Sc.) dalam sambutannya menuturkan,  para peserta konferensi nasional ILT  dan sivitas akademika ini diminta untuk turut mencari solusi atas ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia. Karena forum ini tepat yang merupakan wujud perhatian dalam menunjang  pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti pembangunan dari pinggiran Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka persatuan.

Senada dengan Wakil Rektor III UII, Dr.-Ing.Ir.Widodo, M.Sc selaku Dekan FTSP UII dalam sambutannya menyampaikan permohonannya kepada para peserta, sekecil apapun  untuk turut mencari solusi atas ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia dalam ILT ini. Karena konferensi semacam ini diadakan setiap tahun oleh FTSP UII, sehingga konferensi tahun berikutnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan lebih maju lagi.

Sementara KGPAA Paku Alam X membacakan naskah Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  menuturkan pentingnya peran infrastuktur sebagai penunjang pembangunan, hal ini dikarenakan memiliki peran yang vital. Di antaranya yakni dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor ekonomi, sosial budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan mengkoneksikan antar daerah.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban atas masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur dan ketimpangan presentase nilai produk domestik regional bruto secara nasional, khusunya di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia menjadi masalah akut yang harus segera diatasi.

KGPAA Paku Alam X menambahkan, bahwa inovasi di sektor publik adalah breakthrough mengatasi kelambanan birokrasi, sekaligus menumbuhkan inovasi masyarakat di kawasan terbangun. Karakteristik dan sitem birokrasi yang rigid dan cenderung status-quo harus dicairkan dengan prinsip think and act out of the box within the system. Kita memang memerlukan kelas intrepreneurial government yang berpikir inovatif kreatif dalam bingkai aturan. Sinyal inovasi birokrasi menunjukkan hal positif, ketika budaya inovatif ditularkan, mulai diberi tempat. Ungkapnya.

Sedangkan keynote speaker Ir.Rezeki Perangin Angin, M.Sc., MM menyampaikan bahwa, pembangunan seluruh area pelosok NKRI dan batas negara menjadi mandat besar kementrian PU dari Presiden untuk mengejar ketertinggalan. Ia menjelaskan, berdasar data dari Bappenas, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur saat ini mencapai 5000 triliun dan Indonesia hanya mampu menutupi 35% nya. Pendanaan inovatif lainnya seperti Investasi Swasta, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), APBN/APBD.

Rezeki Peranginangin mengungkapkan, selain masalah anggaran pembangunan, ada empat tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan yang berkeadilan. Disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam hal pangan dan energi, daya saing nasional yang masih rendah karena kurangnya infrastruktur dan konektivitas dan urbanisasi tinggi menjadi tantangan besar. Indonesia mempunyai beban berat dalam hal infrastruktur khususnya dalam tujuan konektivitas nasional. Indonesia harus mengakui ketertinggalannya dengan negara lain seperti Tiongkok Dalam 40 tahun Indonesia hanya mampu membangun 780 Km jalan tol sementara Tiongkok mampu membangun 280.000 km jalan tol.

Ia berharap, sivitas akademika UII turut berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui sumbangan pemikiran dan mencetak engineer-engineer terbaik bangsa, untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan mampu berkompetisi di kancah global. Tutupnya.